TIMOR LESTE YANG MALANG

Tahukah Anda berapa harga yang harus dibayar Timor Leste kepada Australia agar bisa merdeka dari Indonesia?

Quinton Temby, freelance correspondent Deutsche Welle dan Radio Australia di Timor Leste pada tahun-tahun awal sejak negeri itu merdeka, punya cerita menarik soal ini. Cerita dimulai dari sebuah ruang konferensi internasional tentang keamanan regional di Dili, dua tahun setelah Australia melepaskan Timor Leste dari pangkuan Indonesia.

Hampir seluruh pejabat tinggi Timor Leste keluar dari ruang sidang dengan wajah frustrasi. Bukan tindakan milisi Indonesia -- yang menghancurkan seluruh infrastruktur dan desa setelah jajak pendapat penuh muslihat melepaskan wilayah itu dari Indonesia -- yang membuat mereka frustrasi, tapi Australia.

Australia memposisikan diri menjadi pihak yang 'harus' menerima manfaat terbesar dari perannya memerdekakan Timor Leste. Caranya, dengan meminta bagian terbesar cadangan minyak dan gas alam Laut Timor.

Seorang pejabat Timor Leste meratap kepada delegasi Australia. "Australia negara kaya, Timor Leste sangat miskin. Pembagian ini sangat tidak adil."

Delegasi Australia tak bergeming. Pejabat Timor Leste itu melanjutkan ratapannya; "Sulit bagi kami memberi tahu rakyat bahwa kolonisasi tidak akan pernah berakhir, bahkan saat kami telah mencapai kemerdekaan."

Kali ini, ratapan pejabat Timor Leste mendapat tanggapan. Allan Dupont, mantan diplomat dan anggota delegasi Australia, mengatakan; "Sayangnya, hubungan internasional tidak didasarkan pada emosi atau ekuitas, tapi pada hard-nose reality (1)."

Orang Timor Timur tidak pernah tahu semua ini. Jika mereka tahu, mungkin mereka akan menolak tutorial politik Australia, dan tidak pernah merdeka, atau memilih tetap bersama Indonesia.

Timor Timur, yang kemudian menjadi Timor Leste, merdeka pada 20 Mei 2002 dan menjadi negara termiskin di Asia. Mereka sama miskinnya dengan Rwanda, dan harus ketergantungan tak sehat kepada bantuan asing.

Kesempatan mereka untuk keluar dari kemiskinan sangat tergantung pada kemampuan mereka mengelola cadangan gas dan minyak di Celah Timor. Namun, Australia ingin menguasai sebagian besar cadangan itu.

Laut Timur adalah wilayah sengketa. Canberra mengklaim dasar Laut Timor sebagai bagian dari landas kontinen Australia, yang membentang ke Palung Timor -- atau hanya 50 mil laut dari bibir pantai Timor Leste. Dili menentang klaim itu, dan berkeras pada prinsip garis tengah antara kedua negara.

Jika klaim Canberra diterima, Australia dipastikan menguasai 70 persen cadangan minyak dan gas bumi Celah Timor, yang membuat Timor Leste tidak memiliki harapan untuk hidup makmur.

Tidak ada kesepakatan yang diteken pada hari pertama konferensi. Namun pada hari yang sama PM Mari Alkatiri mengatakan Timor Leste masih mengklaim hak batas maritim permanen, meski perjanjian telah ditanda-tangani. Perjanjian Laut Timor ini membuat prizefight -- atau hadiah pertarungan memperebutkan sumber daya antara negara miskin dan kaya -- menjadi resmi.

Menerima klaim Australia tidak ubahnya bunuh diri berdaulat bagi Timor Leste. Di sisi lain, Australia menganggap klaim Timor Leste meresahkan Canberra, berkaitan dengan ketakutannya kepada Indonesia.

Ketakutan Australia kepada Indonesia terungkap beberapa hari setelah pembicaraan batas wilayah maritim Timor Leste-Australia. Saat itu Menlu Alexander Downer mengatakan; "Batas maritim Australia-Indonesia mencakup ribuan kilometer. Itu masalah besar, dan kami tidak akan terjerumus ke permainan renegotiating Indonesia."

Australia masih punya alasan lain untuk takut jika menerima klaim Timor Leste. Sebelum perjanjian ditekan, PetroTimor -- sebuah perusahaan minyak yang berbasis di AS -- berupaya mendapatkan hak menambang di Celah Timor. PetroTimor menunjuk Vaughan Lowe, profesor Hukum Internasional Universitas Oxford, dan Cristopher Carleton -- kepala Divisi Hukum laut di kantor Hidrografi Inggis, untuk membentuk opini publik.

Lowe mengatakan perjanjian yang dipaksakan Australia akan mencegah Timor Leste menetapkan batas-batas maritim yang sah sesuai hukum internasional. PetroTimor mendesak Timor Leste membatalkan perjanjian itu dan menyerahkan sengketa Celah Timor ke Mahkamah Internasional. PetroTimor bersedia mendanai perjuangan ini. Sebagai imbalannya, PetroTimor akan memberikan 10 persen dari pendapatan minyak dan gas bumi di Celah Timor jika berhasil.

Pemerintahan Trasisi PBB di Timor Leste menolak tawaran itu. Alasannya, argumen legal kedua pihak atas Celah Timor harus ditangani secara serius.

Dua hari sebelum PetroTimor mempublikasikan tawarannnya di Dili, Australia diam-diam berusaha agar sengketa batas wilayah dengan tetangga miskinnya tidak dibawa ke Pengadilan Hukum Laut Internasional dan Mahkamah Internasional. Australia tahu jika usul PetroTimor dipublikasikan, hampir semua negara akan menyerang Ausralia.

Canberra juga tidak ingin sengketa batas wilayah diselesaikan lewat litigasi, tapi lewat negosiasi. PM Alkatiri frustrasi, dan menyebut tindakan Australia sangat tidak bersahabat.

Di bawah ancaman arbitrase internasional, dan tekanan agar Timor Leste membayar semua dana yang dikeluarkan Bank Dunia dan negara donor selama pemerintahan transisi, Australia secara hebat memaksa Dili menandatangani perjanjian tak adil.

Dili sempat berreaksi dengan menahan dua pengacara yang didanai PBB. Australia memiliki tim pengacara, penasehat, dan perunding hebat. Pada satu kesempatan, di bawah komando Menlu Alexander Downer, menggeruduk gedung pemerintahan Timor Leste dan menerobos masuk ke ruang kabinet.

Dalam transkrip rahasia yang bocor, Downer -- dengan kesombongon tuan kulit putih pembantai Aborigin -- mengatakan; "Jika saya jadi Anda, saya akan fokus bagaimana memperoleh pendapatan untuk negara Anda yang baru dan miskin, tanpa mengkompromikan integritas. Menyebut kami kerbau besar adalah sesuatu yang aneh. Kami mengeluarkan Timor Timur dari Indonesia tanpa memperoleh keuntungan ekonomi."

PM Alkatiri nyaris mengundurkan diri, akibat tidak ada niat Australia menyetujui batas maritim yang diinginkan. Alkatiri mencoba cara lain, yaitu dengan meminta bagian lebih dari hasil eksploitasi minyak dan gas bumi.

Downer menolak dengan, sekali lagi khas kesombongan kulit putih, dengan mengatakan; "Kami tidak harus menggali cadangan minyak itu. Seluruh kekayaan alam itu bisa tidak digali sampai 20, 40, atau 50 tahun. Kami tidak peduli Anda membocorkan informasi ini ke media. Biarkan kami memberikan tutorial politik, bukan kesempatan."

Bagi semua orang Timor Timur, seluruh sejarah mereka -- terhitung sejak invasi Indonesia -- adalah tutorial politik buram yang ditulis Australia. Dimulai ketika Richard Woolcott, saat itu Dubes Australia untuk Indonesia, mendorong Canberra untuk menerima invasi Indonesia ke Timor Timur.

Woolcott, dalam kawat rahasia yang bocor, mengatakan semua itu demi kepentingan ekonomi jangka panjang. Merundingkan batas-batas maritim, terutama Celah Timor, dengan Indonesia akan lebih mudah ketimbang dengan orang Timor Timur.

Prediksi Woolcott benar. Tahun 1989, Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Celah Timor.

Bagi pendukung kemerdekaan Timor Leste, perjanjian itu merupakan titik terendah dukungan Australia terhadap perjuangan rakyat bekas jajahan Portugis itu. Xanana Gusmao, pemimpin gerilyawan Timor Timur, menyebut perjanjian itu sebagai pengkhianatan Canberra.

"Australia telah menjadi kaki tangan pelaku pembunuhan rakyat Timor Timur. Mereka hanya ingin aman, dengan membiarkan aneksasi Timor Timur," demikian Gusmao.

Bagi Australia, Perjanjian Laut Timor adalah kesepakatan ekonomi yang menguntungkan bagi kedua negara, dan merupakan harga yang layak dibayarkan rakyat Timor Leste kepada Canberra. Di sisi lain, ketika Timor Leste terus menerus mengatakan perjanjian itu tidak adil, Australia menyebut pernjanjian itu sebagai harga yang murah yang harus diterima.

Menurut Canberra, Timor Leste mendapat 90 persen dari pendapatan Bayu Undan -- sumur minyak dan gas yang digali Conoco Phillips. Proyek ini bernilai 3 milyar dolar untuk masa 15 tahun, dan mulai berproduksi pada tahun kedua kemerdekaan Timor Leste.

Penghasilan dari Bayu Undan diperkirakan membuat Dili mampu membayar seluruh utangnya, dan tidak lagi terjerat utang baru.

Namun, di luar Bayu Undan -- atau kawasan pengembangan bersama Timor Leste dan Australia -- ada wilayah yang jauh lebih besar, yaitu Greater Sunrise. Wilayah ini dikelola sendiri oleh Woodside Australian Energy. Sebanyak 82 persen penghasilan Greater Sunrise masuk ke kantong Australia.

Jika minyak bukan motivasi Australia melepas Timor Timur dari Indonesia, Canberra sudah meminta bayaran atas kesediaannya mengirim pasukan perdamaian. Atau, jika memang tidak ada yang diburu Australia, negeri itu seharusnya sudah hengkang ketika jajak pendapat usai.

Banyak pihak mencium niat busuk Australia, mencuri minyak Timor Leste, mengintervensi Timor Timur. Mereka mendapatkannya pada tahun pertama negeri bekas jajahan Portugis itu merdeka, yaitu ketika Woodside memompa minyak di kawasan sengketa, yaitu Laminaria dan Corallina. Nilainya ditaksir mencapai miliaran dollar.

Rincinya, antara 1999 sampai 2002, Australia mengeruk 1,2 miliar dolar AS dari Laminaria dan Corallina, dan memberi bantuan 200 juta kepada Timor Timur. Yang harus diingat, bukan 'bagian', tapi 'bantuan'.

PM Alkatiri mengatakan Perjanjian Laut Timor bersifat sementara, sampai kedua negara menyepakati batas maritim. Sementara adalah kata yang tak jelas, karena tidak ada batas waktu dalam perjanjian itu.

Orang Timor Leste mungkin akan mengatakan batas perjanjian sementara itu adalah sampai seluruh sumur minyak di dasar Laut Timor kering. Selama minyak dari Laut Timor mengalir, Australia akan terus memberikan bantuan jutaan dolar kepada Timor Leste dengan tangan kiri, dan meraup miliaran dolar dengan tangan kanan.

Pada akhirnya, nasib Indonesia dan Timor Leste tidak berbeda. Indonesia harus menebus kemerdekaan dengan membayar seluruh utang Hindia-Belanda ke kreditor asing. Timor Leste membayar mahal kemerdekaannya dengan satu-satunya kekayaan alam yang memberikan janji kemakmuran, sampai waktu tak terbatas.



(1) Hard-nose reality adalah kata lain dari visi bisnis. Hubungan internasional tidak pernah didasarkan pada kepentingan politik, tapi bisnis jangka panjang. Bagi Australia, melepaskan Timor Timur dari Indonesia adalah proyek ekonomi jangka panjang. Canberra bersedia mengeluarkan dana berapa pun untuk mengerahkan pasukan, dan memberi makan rakyat negeri itu, dengan harapan bisa menguasai 90 persen cadangan minyak di Celah Timor.