FREEPORT DAN

Pada sekitar tahun 1961, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak  dan tambang-tambang asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun kebanyakan dari mereka, gerah dengan peraturan itu. Akibatnya, skenario jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan terhadap kekayaan alam negeri tercinta, Indonesia.

Pada akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“.

Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun pada tahun 1959.

Saat itu di Kuba, Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan.

Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya dari Kuba, akhirnya terkena imbasnya. Maka terjadi ketegangan di Kuba.

Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jacques Dozy di tahun 1936.

Forbes Wilson,Direktur Freeport Sulphur 1959 (pic: mininghalloffame.org)

Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda.

Namun, Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan kemudian membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah.

Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain.

Forbes Wilson (kanan) bersama anggota geologist Freeport di Erstberg, 1967. (Click to enlarge zoomed)

Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar, yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.

Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!!

Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar, hanya dalam waktu tiga tahun pasti sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat.

Forbes Wilson (kanan / belakang) bersama anggota geologist Freeport di Erstberg 1967

Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam.

Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy (JFK) agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno.

Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat.

Soekarno dan JF Kennedy

Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga.

Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar.

Presiden AS, John F Kennedy ditembak saat bersama istrinya di mobil kap terbuka pada 22 November 1963.

Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963.

Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.

Presiden Sukarno pada lawatan kenegaraannya ke Amerika Serikat sedang memeriksa barisan tentara kehormatan Amerika setelah turun dari pesawat didampingi presiden AS, John F Kennedy

Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California).

Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport dan pemimpin Texaco, yang membawahi Caltex, ia juga chairman Presbyterian Hospital Board dan Penasehat CIA di kepresidenan AS untuk masalah luar negeri..

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.

Mungkin suatu kebetulan yang ajaib, Augustus C. Long juga aktif di Presbysterian Hospital di New York, dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962).

Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco.

Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu, yang di Indonesia dikenal sebagai “masa yang paling krusial”.

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Pengamat sejarawan LIPI, Dr Asvi Marwan Adam

Sedangkan menurut pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri.

Asvi juga menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.

“Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata Asvi.

Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara halus.

“Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya,” ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno.

Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Oleh karenanya sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain.

Suharto, sebagai komandan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) disaat memimpin pasukan untuk memerangi G-30/S-PKI

Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara.

Namun Asvi menjelaskan bahwa usaha pihak luar yang bernafsu ingin mendongkel kekuasaan Soekarno, tidak kalah kuat!

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa.

Dalam surat per Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi rahasia dari intel Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia akan beralih ke Barat. Lisa menjelaskan maksud dari informasi itu adalah akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis.

Sebab itu, angkatan darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia (PKI), setelah itu membuat Soekarno menjadi tahanan.

Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April 1965 menyebut Freeport Sulphur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada pertemuan para penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal.

Namun kelompok yang dipimpin Jenderal Soeharto tersebut ternyata bergerak lebih jauh dari rencana itu. Jenderal Suharto justru mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan.

Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya.

Soeharto diberikan mandat dengan dikeluarkannya Supersemar untuk mengatasi keadan oleh presiden Sukarno

Maka dibuatlah PKI sebagai kambing hitam sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Sukarno melalui Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI, atau dikenal oleh pro-Suharto sebagai “G-30/S-PKI” dan disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh) September oleh pro-Sukarno.

Setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, keadaan negara Indonesia berubah total.

Terjadi kudeta yang telah direncanakan dengan “memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966, yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan.

Dalam Supersemar, Sukarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Suharto, bukan justru menjadikannya menjadi seorang presiden.

Suharto dan Tien Suharto berdiri di depan Patung 7 Jenderal di daerah Lubang Buaya yang dalam pelajaran sejarah, mereka telah “dibunuh PKI” lalu jasadnya ditemukan hanya dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya

Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis bahwa akhirnya pada awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno (yang dikenal juga sebagai 7 dewan Jenderal yang dibunuh PKI), Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan, “Apakah Freeport sudah siap untuk mengekplorasi gunung emas di Irian Barat?”

Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada tahun 1966.

Forbes Wilson jelas kaget. Dengan jawaban dan sikap tegas Sukarno yang juga sudah tersebar di dalam dunia para elite-elite dan kartel-kartel pertambangan dan minyak dunia, Wilson tidak percaya mendengar pertanyaan itu.

Dia berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia.

Oleh karenanya, usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan semakin mudah. Beberapa elit Indonesia yang dimaksud pada era itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu Ibnu Soetowo .

Julius Tahija, penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

Namun pada saat penandatanganan kontrak dengan Freeport, juga dilakukan oleh menteri Pertambangan Indonesia selanjutnya yaitu Ir. Slamet Bratanata.

Selain itu juga ada seorang bisnisman sekaligus “makelar” untuk perusahaan-perusahaan asing yaitu Julius Tahija.

Julius Tahija berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

Dalam bisnis ia menjadi pelopor dalam keterlibatan pengusaha lokal dalam perusahaan multinasional lainnya, antara lain terlibat dalam PT Faroka, PT Procter & Gambler (Inggris), PT Filma, PT Samudera Indonesia, Bank Niaga, termasuk Freeport Indonesia.

Sedangkan Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat, karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebagai bukti adalah dilakukannya pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967 yaitu UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan oleh Rockefeller seorang Bilderberger dan disahkan tahun 1967.

Maka, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

Bukan saja menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika, hingga kini, dan mungkin untuk selamanya.

Bahkan beberapa bulan sebelumnya yaitu pada 28 Februari 1967 secara resmi pabrik BATA yang terletak di Ibukota Indonesia (Kalibata) juga diserahkan kembali oleh Pemerintah Indonesia kepada pemiliknya. Penandatanganan perjanjian pengembalian pabrik Bata dilakukan pada bulan sesudahnya, yaitu tanggal 3 Maret 1967.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan perjanjian pengembalian kembali pabrik Bata pada tanggal 3 Maret 1967. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Padahal pada masa sebelumnya sejak tahun 1965 pabrik Bata ini telah dikuasai pemerintah. Jadi untuk apa dilakukan pengembalian kembali? Dibayar berapa hak untuk mendapatkan atau memiliki pabrik Bata itu kembali? Kemana uang itu? Jika saja ini terjadi pada masa sekarang, pasti sudah heboh akibat pemberitaan tentang hal ini.

Namun ini baru langkah-langkah awal dan masih merupakan sesuatu yang kecil dari sepak terjang Suharto yang masih akan menguasai Indonesia untuk puluhan tahun mendatang yang kini diusulkan oleh segelintir orang agar ia mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional. Penandatangan penyerahan kembali pabrik Bata dilakukan oleh Drs. Barli Halim, pihak Indonesia dan Mr. Bata ESG Bach.

Masih ditahun yang sama 1967, perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Irian Jaya juga dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Freeport di Jakarta Indonesia, 1967. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Akhirnya, perusahaan Freeport Sulphur of Delaware, AS pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS.

Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan yang dibuat untuk kepentingan ini.

Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.

Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967.

Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Setelah itu juga ikut ditandatangani kontrak eksplorasi nikel di pulau Irian Barat dan di area Waigee Sentani oleh PT Pacific Nickel Indonesia dan Kementerian Pertambangan Republik Indonesia.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Nikel Irian oleh Pacific Nickel Indonesia, 19 Februari 1969. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Perjanjian dilakukan oleh E. OF Veelen (Koninklijke Hoogovens), Soemantri Brodjonegoro (yaitu Menteri Pertambangan RI selanjutnya yang menggantikan Ir. Slamet Bratanata) dan RD Ryan (U.S. Steel).

Pacific Nickel Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh Dutch Koninklijke Hoogovens, Wm. H. MÜLLER, US Steel, Lawsont Mining dan Sherritt Gordon Mines Ltd.

Namun menurut penulis, perjanjian-perjanjian pertambangan di Indonesia banyak keganjilan.

Contohnya seperti tiga perjanjian diatas saja dulu dari puluhan atau mungkin ratusan perjanjian dibidang pertambangan. Terlihat dari ketiga perjanjian diatas sangat meragukan kebenarannya.

Pertama, perjanjian pengembalian pabrik Bata, mengapa dikembalikan? apakah rakyat Indonesia tak bisa membuat seperangkat sendal atau sepatu? sangat jelas ada konspirasi busuk yang telah dimainkan disini.

Kedua, perjanjian penambangan tembaga oleh Freeport, apakah mereka benar-benar menambang tembaga?

Saya sangat yakin mereka menambang emas, namun diperjanjiannya tertulis menambang tembaga.

Tapi karena pada masa itu tak ada media, bagaimana jika semua ahli geologi Indonesia dan para pejabat yang terkait di dalamnya diberi setumpuk uang? Walau tak selalu, tapi didalam pertambangan tembaga kadang memang ada unsur emasnya.

batu mengandung perak (atas) dan batu mengandung nikel (bawah) secara kasat mata, terlihat tidak begitu banyak perbedaan.

Perjanjian ketiga adalah perjanjian penambangan nikel oleh Pasific Nickel, untuk kedua kalinya, apakah mereka benar-benar menambang nikel?

Saya sangat yakin mereka menambang perak, namun diperjanjiannya tertulis menambang nikel.

Begitulah seterusnya, semua perjanjian-perjanjian pengeksplotasian tambang-tambang di bumi Indonesia dilakukan secara tak wajar, tak adil dan terus-menerus serta perjanjian-perjanjian tersebut akan berlaku selama puluhan bahkan ratusan tahun ke depan.

Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, kekayaan Indonesia pun terjual, dirampok, dibawa kabur ke negara-negara pro-zionis, itupun tanpa menyejahterakan rakyat Indonesia selama puluhan tahun lamanya.

“Saya melihat seperti balas budi Indonesia ke Amerika Serikat karena telah membantu menghancurkan komunis, yang konon bantuannya itu dengan senjata,” tutur pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan untuk 45 tahun ke depan.

Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah.

Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Tambang Grasberg (Grasberg Mine) atau Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika.

Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!

Seharusnya patut dipertanyakan, mengapa kota itu bernama Tembagapura?

Apakah pada awalnya pihak Indonesia sudah “dibohongi” tentang isi perjanjian penambangan dan hanya ditemukan untuk mengeksploitasi tembaga saja?

Jika iya, perjanjian penambangan harus direvisi ulang karena mengingat perjanjian pertambangan biasanya berlaku untuk puluhan tahun kedepan!

Menurut kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara, dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam.

Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua hingga ratusan tahun ke depan.

Dan menurut penelitian Greenpeace, Operasi Freeport McMoran di Papua telah membuang lebih dari 200.000 ton tailing perharinya ke sungai Otomina dan Aikwa, yang kemudian mengalir ke Laut Arafura.

Dan hingga 2006 lalu saja diperkirakan sudah membuang hingga tiga miliar ton tailing yang sebagian besar berakhir di lautan.

Sedimentasi laut dari limbah pertambangan hanyalah satu dari berbagai ancaman yang merusak masa depan lautan kita. (download PDF: laut Indonesia dalam krisis)

Puncak Jaya di Irian Jaya pada latar belakang dan Muller Glacier pada latar depan, tahun 1990-an

Keterangan 2 foto diatas:  tampak semakin berkurangnya salju atau es di Puncak Jaya Papua. Foto kiri Puncak Jaya ditahun 1936, dan foto kanan Puncak Jaya ditahun 1972. (lihat animasi format GIF)

The highland area in 2005, with the Grasberg copper mine pit in the foreground. Its summit is at the far end of the central rib. (wikipedia)

Freeport juga merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini di era Suharto, dari sipil hingga militer.

Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat.

Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu. Itu pula yang menjadi salah satu sebab, siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia kedepannya, tak akan pernah mampu untuk mengubah perjanjian ini dan keadaan ini.

Karena, jika presiden Indonesia siapapun dia, mulai berani mengutak-atik tambang-tambang para elite dunia, maka mereka akan menggunakan seluruh kekuatan politik dengan media dan militernya yang sangat kuatnya di dunia, dengan cara menggoyang kekuasaan presiden Indonesia.

Kerusuhan, adu domba, agen rahasia, mata-mata, akan disebar diseluruh pelosok negeri agar rakyat Indonesia merasa tak aman, tak puas, lalu akan meruntuhkan kepemimpinan presidennya siapapun dia.

Inilah salah satu “warisan” orde baru, new order, new world order di era kepemimpinan rezim dan diktator Suharto selama lebih dari tiga dekade.

Suharto, presiden Indonesia selama 32 tahun yang selalu tersenyum dengan julukannya “the smilling General”, presiden satu-satunya di dunia yang sudi melantik dirinya sendiri menjadi Jenderal bintang lima

Namun masih banyak yang ingin menjadikannya pahlawan nasional, karena telah sukses menjual kekayaan alam dari dasar laut hingga puncak gunung, dari Sabang hingga Merauke, yaitu negeri tercinta ini, Indonesia yang besar, Indonesia Raya. Dan ini bukan lagi kosnspirasi teori, tapi semua ini adalah konspirasi fakta.

Indonesia, negeri yang seharusnya memiliki masyarakat yang makmur sebagai Mercu Suar Dunia, negeri yang seharusnya mumpuni dan berguna untuk membantu puluhan negara-negara miskin yang rakyatnya masih banyak dihantui kelaparan berkepanjangan di banyak belahan dunia, akibat penguasa selama 32 tahun itu, kini justru jadi bangsa pengemis. (berbagai sumber)

Demonstrasi keberadaan Freeport di Papua yang tak dapat mensejahterakan rakyatnya.

Mengapa Osama bin Laden yang dibilang telah tewas tapi Amerika dan Inggris tetap tidak mau meninggalkan Afganistan begitu saja??  Apa pula yang dicari Amerika dan Inggris di Afghanistan???? Jackpot!!!

AS menemukan tambang-tambang dengan keuntungan trilyunan dollar yang akan dikuasainya!

Sedangkan Inggris akan menguasai heroin di Afghanistan dengan waktu tanpa batas alias sepanjang masa!! Untuk kepentingan obat-obatan atau justru untuk perdagangan kartel narkoba seantero dunia??

Dear Blog readers,
In this mid-weekend’s blog edition, we want to discuss with you the Q3-2013 earnings reports of Freeport McMoRan (Nyse: FCX), reported on Tuesday October 22nd before the bell, and the one of Caterpillar (Nyse: CAT), reported this morning October 23rd before the NYSE opening bell.

About Freeport McMoRan:
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. engages in the exploration of mineral resource properties. The company primarily explores for copper, gold, molybdenum, cobalt, silver, and other metals, such as rhenium and magnetite. It operates in five segments: North America Copper Mines, South America Mining, Indonesia Mining, Africa Mining, and Molybdenum Operations.

It is worth mentioning that the company, is the biggest operator in the Indonesian “Grasberg Mine” which is the largest gold mine and the third largest copper mine in the world.

In 2013, the company acquires Plains Exploration & Production Company and McMoRan Exploration Co. – adding a high quality portfolio of oil and gas assets to its global mining business.

Highlights: -Freeport-McMoRan Copper & Gold Q3-2013 results-

• Revenues increased 40 percent to US$ 6.2 billion in Q3 2013 compared to $4.4 billion in Q3 2012.
• Operating cash flow jumped 257 percent from US$ 526 million in Q3-2012 to $1.9 billion during last quarter.
• Consolidated copper volumes increased 13 percent to 1,041 mm lbs in Q3 2013 compared to 922 mm lbs in Q3 2012.
• Consolidated gold volumes increased 51 percent from 202k oz in the third quarter 2012 to 305k oz in the same period in 2013. (Source PDF)

Read More

PANGKALAN MILITER AS

“Belum ada negara ASEAN yang punya kemampuan seperti Indonesia.!” (Professor Ann Marie Murphy, peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Columbia University)

Langkah pemerintah Amerika Serikat mengubah fokus mereka ke Asia akan semakin membebani Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Indonesia dituntut memainkan peranan pendorong dan penyeimbang berbagai konflik di Asia.

Hal ini disampaikan oleh Professor Ann Marie Murphy, peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Columbia University.

Menurut Murphy, Indonesia akan memiliki peran penting dalam menyokong ASEAN dari belakang.

“Amerika Serikat menganggap Indonesia adalah perekat yang menjaga persatuan Asia Tenggara. Sejak zaman Soeharto memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas regional dan menjaga kesatuan antar negara Asia,” kata Murphy pada Forum Terbuka USINDO, Jakarta, 24 Juni 2013.

Keterlibatan AS di Asia yang mendukung negara-negara sekutunya akan membuat konflik semakin panas. Penambahan pasukan AS di Asia juga membuat ketegangan meningkat.

“AS menurunkan 60 persen kekuatan Angkatan Lautnya ke Asia. Sebanyak 500 tentara AL AS akan tugas bergilir di Darwin, totalnya akan berjumlah 2.500 tentara dalam beberapa tahun ke depan,” jelas Murphy.

Dr. Ann Marie Murphy is Associate Professor at the John C. Whitehead School of Diplomacy and International Relations, Seton Hall University and adjunct research scholar at the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University.

Adu kepentingan kemudian terjadi di tubuh ASEAN. Salah satu contohnya adalah dengan tidak tercapai komunike dalam KTT ASEAN tahun 2012 lalu.

Saat itu, Kamboja yang menjadi ketua ASEAN menolak komunike yang mendesak China menyelesaikan konflik perairan tersebut.

Seperti telah diketahui bahwa Kamboja adalah salah satu sekutu China di Asia Tenggara.

Dalam buntunya situasi ini, kata Murphy, Indonesia menunjukkan peran pentingnya.

Peran Indonesia terpenting adalah menjembatani antara kepentingan China dan ASEAN dalam konflik Laut China Selatan.

“Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan shuttle diplomacy,” jelas Murphy.

Kala itu, Natalegawa secara maraton mengunjungi negara-negara ASEAN untuk menyatukan suara.

“Berkat kerja keras Indonesia, ASEAN akhirnya satu suara dengan menelurkan beberapa poin kesepakatan soal Laut China Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih punya pengaruh kendati tidak menjabat ketua ASEAN,” Murphy menegaskan.

Peran inilah yang diharapkan dapat dimainkan Indonesia saat AS masuk ke Asia. Murphy mengatakan, ketua-ketua ASEAN berikutnya belum bisa menyamai kepemimpinan Indonesia, terlebih di tengah adu kepentingan negara-negara besar di Asia.

“Kepemimpinan ASEAN berikutnya, yaitu Brunei, Laos dan Myanmar, masih perlu bantuan Indonesia. Mereka belum bisa menyatukan negara-negara yang adu kepentingan di Asia, seperti India, China dan Jepang. Ini bukan tugas yang mudah bagi Indonesia,” tegas Murphy. (sumber: Denny Armandhanu / vivanews)

*

AS Tempatkan Pasukan di Australia,  Indonesia Meradang

Sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat telah tiba di Australia sejak April 2012 lalu sebagai gelombang pertama dari 2.500 pasukan yang direncanakan sampai tahun 2017 mendatang.

Personil awal sebanyak 200 pasukan marinir AS yang telah tiba langsung berlatih bersama militer Australia. Kedatangan pasukan AS ini disambut hangat oleh Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith.

Darwin antibases protest 2011

“Penempatan pasukan AS di Australia ini merupakan evolusi dari berbagai kegiatan dan pelatihan angkatan bersenjata kedua negara dalam kerja sama militer yang sudah dibuat sebelumnya,” jelas Smith.

Hal tersebut juga ditegaskan dan didukung oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan Menteri Utama Wilayah Utara Australia Paul Henderson.

Penempatan pasukan AS ini menjadi babak baru dalam 60 tahun kerja sama pertahanan antara Australia dengan AS. Rencananya AS akan menempatkan sebanyak 2.500 prajuritnya di Australia pada 2017 nanti.

Penempatan ribuan pasukan AS di Darwin ini menunjukkan pergeseran strategi global yang sangat signifikan. Terkait dengan penempatan ribuan pasukan AS ini, Smith menyatakan bahwa kemungkinan besar  AS akan menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Salah satu media Amerika Serikat Washington Post melaporkan bahwa rencananya militer AS akan menempatkan pesawat tempur berawak dan tidak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Menanggapi pernyataan dan situasi tersebut, pemerintah Indonesia bereaksi dengan mengirim nota protes kepada Pemerintah Australia dan AS dan meminta penjelasan terkait rencana pembangunan pangkalan militer AS tersebut.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Brigadir Jenderal Hartind Asrin berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah Australia dan AS menjelaskan apa tujuan pembangunan pangkalan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman.

“Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia,” ungkap Asrin seperti dikutip Reuters, pada bulan Maret 2012.

Dalam acara menyambut kedatangan tentara AS di Australia tersebut, tiga pejabat Australia, yaitu: Perdana Menteri Australia Julia Gillard, Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith, dan Menteri Utama Wilayah Utara Australia Paul Henderson, juga menegaskan bahwa tidak akan pernah ada pangkalan militer AS di Australia.

Ternyata bukan hanya pemerintah Indonesia saja yang bereaksi, China juga merasa terganggu dengan rencana AS ini dan menilai hal ini sebagai upaya mengimbangi kekuatan dan pengaruh China di Asia-Pasifik.

China juga menuduh Australia dan AS memperkuat sekutunya dalam sengketa Laut China Selatan. Pasalnya, akhir-akhir ini China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan saling berebut wilayah di Laut China Selatan yang diyakini mengandung persediaan minyak dan gas yang melimpah. (Bft/Deb/jaringnews)

*

Pangkalan AS di Darwin, China Kecam Australia

“Masa-masa persekutuan ‘Perang Dingin’ telah lama berakhir.”

China menunjukkan kejengkelan atas meningkatnya hubungan kerja sama pertahanan antara Australia dan Amerika Serikat, terutama setelah Negeri Paman Sam itu mengirimkan kontingen pertama dari total 2.500 tentara yang akan berbasis di Darwin sejak April 2012.

Kecaman itu dialamatkan kepada Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, ketika tengah melakukan lawatan kenegaraan untuk kali pertama ke Beijing pada awal Mei 2012 lalu.

Warga Darwin protest pangkalan militer dan menentang perang

“Saya kira saya bisa meminjam kata-kata dari salah satu pejabat yang saya temui, dan saya yakin ia adalah sang menteri luar negeri: masa-masa persekutuan ‘Perang Dingin’ telah lama berakhir,” ujar Carr, yang menggantikan Kevin Rudd, seperti dicuplik dari laman BBC.

China merupakan mitra dagang utama Australia. Sekitar seperempat volume ekspor Negeri Kangguru itu diarahkan ke China.

Hanya saja, Australia memilih merekatkan kerja sama militer dengan Amerika Serikat, hal yang dikritik pengamat militer China, Song Xiaojun. Menurutnya, Australia tidak mungkin bisa sekaligus menjaga hubungan dengan China dan Amerika Serikat.

“Cepat atau lambat, Australia harus memilih siapa yang akan menjadi ‘godfather’ baginya. Semuanya bergantung dari seberapa kuat calonnya, dan seberapa strategis lingkungannya,” kata Song dari sumber The Telegraph.

Tak hanya memperkuat tali kerjasama dengan Australia, Amerika Serikat pun mempererat hubungan luar negerinya dengan beberapa negara Asia Tenggara. China menganggap strategi itu sebagai upaya ‘pengepungan.’

Menurut Carr, kehadiran AS di wilayah Asia-Pasifik dapat meningkatkan kestabilan di kawasan. Namun, ia menekankan pemerintah kedua negara menginginkan terwujudnya kerja sama militer yang lebih baik di masa mendatang.

“Kerja sama pertahanan adalah sebuah misi membangun kepercayaan. Semakin kita mengerti bagaimana mitra kita menerapkan pendekatannya atas masalah pertahanan, kemungkinan muncul kesalahpahaman akan kian kecil,” ujarnya. (adi/vivanews)

Cina Latihan Perang di dekat Pulau Christmas Australia

TNI AL: Kapal perang China telah “mengantongi” izin untuk latihan di selatan Pulau Jawa pada Februari 2014 lalu. Ternyata latihan perang China itu menjadi perhatian Australia.

Kapal-kapal perang China menggelar latihan di dekat perairan Indonesia, sebelah selatan lepas pantai Pulau Jawa. Lokasi ini juga berada dekat Pulau Christmas yang merupakan milik Australia. Latihan yang digelar China itu diintai seksama oleh Australia.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Untung Suropati, mengatakan latihan tiga kapal perang China itu telah diketahui oleh pemerintah Republik Indonesia. China meminta izin kepada atase pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing.

“Tak ada yang salah dengan latihan simulasi perang yang digelar AL China,” kata Untung, Jumat 14 Februari 2014. Salah satu latihan meliputi cara mengatasi perompakan.

Untung mengatakan, berdasarkan pemantauan instansinya, AL China taat prosedur saat melintasi perairan Indonesia. “Mereka melewati perairan ALKI yaitu “Alur Kepulauan Indonesia”. ALKI-1 dengan rute dari Laut China Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, lalu terakhir menuju Samudera Hindia,” kata dia.

Untuk rute pulang, ketiga kapal perang China itu akan melalui ALKI-2, yakni Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sawu, Laut China Selatan, dan kembali ke pangkalan mereka di Kota Hainan, China.

Untung menyatakan, tiga kapal perang China tersebut berlatih secara legal karena masih berada di perairan internasional. Selain itu, saat melewati perairan Indonesia, kapal-kapal itu menujukkan itikad damai tanpa bermusuhan.

Menurut Untung, AL dari negara manapun berhak untuk memproyeksikan kekuatannya di laut internasional. “Sepanjang mereka memiliki kekuatan AL tingkat dunia atau disebut Blue Water Navy,” kata dia.

AL yang masuk kategori ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara itu, China sedang menuju tahapan Blue Water Navy.

Harian Australia, Brisbane Times, sebelumnya mengutip sumber di kalangan pengamat militer Australia yang menyebut langkah terbaru China tersebut menunjukkan makin percaya diri militer mereka di tengah sengketa teritorial dengan sejumlah negara di Laut China Selatan dan Laut China Timur. (Brisbane Times / viva.co.id)

China Latihan Perang di Selatan Jawa, Australia Kirim Pengintai

Kapal-kapal perang China diketahui gelar latihan pertama di dekat perairan Indonesia di sebelah selatan lepas pantai Pulau Jawa dan dekat Pulau Christmas, yang merupakan milik Australia. Langkah ini menunjukkan makin percaya dirinya militer China di tengah sengketa teritorial dengan sejumlah negara di Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Ketegangan China dengan sejumlah negara soal sengketa teritorial itu telah mendapat perhatian masyarakat internasional, termasuk Menteri Luar Negeri John Kerry dari AS yang akhir pekan ini berkunjung ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia.

Menurut harian itu, Angkatan Udara Australia mengerakan sebuah pesawat pengintai untuk memantau situasi di perbatasan utara wilayah mereka. Pesawat AP-3C Orion diterbangkan dari Pangkalan Angkatan Udara Edinburgh, dekat Adelaide, begitu militer Australia menerima laporan bahwa tiga kapal perang China bergerak mendekati perbatasan utara laut mereka awal Februari lalu.

Dari pantauan itu, rombongan kapal China itu terdiri dari dua destroyer dan satu kapal pendarat yang mampu mengangkut ratusan personel. Ini adalah kali pertama latihan militer China itu berlangsung dekat perairan Australia.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Australia, David Johnston, mengaku pihaknya tidak diberitahu terlebih dahulu soal latihan itu. Namun China pun tidak berkewajiban memberitahu Australia.

Kalangan pengamat pun menyatakan bahwa latihan China itu legal karena masih berlangsung di laut internasional dan tidak menunjukkan tindakan yang bermusuhan. Namun manuver dari Beijing itu dipandang sebagai sinyal bahwa mereka makin percaya diri menjadi kekuatan baru maritim, yang secara fundamental bisa mengubah posisi strategis Australia.

Sinyalemen itu tidak semata-mata ditunjukkan ke Australia, namun juga kawasan Asia Pasifik dan juga sebagai pesan kepada AS dan India bahwa mereka tidak bisa dengan mudah memblokade jalur laut lewat Selat Malaka bila suatu ketika berkonflik dengan China.

“Ini bukan berarti latihan itu mengancam Australia, namun memang menunjukkan bahwa betapa besar perubahan yang sedang terjadi di kawasan dan betapa berbahaya untuk berasumsi bahwa China bisa bangkit secara ekonomi tanpa harus membuat perubahan strategis yang fundamental di kawasan,” kata Hugh White, profesor studi strategis dari Australian National University, seperti dikutip oleh artikel di Brisbane Times itu.

Sementara itu Menlu AS, John Kerry, bakal meminta China untuk tidak membuat situasi di Laut China Selatan dan Laut China Utara kian tegang saat saling klaim dengan beberapa negara soal perbatasan wilayah. Kerry akan mengutarakannya kepada para pejabat China saat mengunjungi Beijing diakhir pekan, ungkap kantor berita Reuters.

China mengklaim 90 persen dari Laut China Selatan, yang seluas 3,5 juta kilo meter per segi. Beberapa negara atau entitas juga berkepentingan atas laut itu, seperti Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam.(Reuters / Brisbane Times / viva.co.id) 

*

Persiapan Militer Indonesia di Tahun 2020:

8 Tahun Lagi, Perang Beralih ke Asia Pasifik!?

“Pergeseran kekuatan militer AS ke Asia Pasifik bukanlah hal sederhana. Bisa jadi, pada 8 tahun ke depan, “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan akan beralih ke kawasan ini. Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapinya.” (Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia)

Rencana Amerika Serikat (AS) menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi besar bagi kawasan ini, termasuk Indonesia.

Tahun 2020 itu tidak lama. Dalam 8 tahun ke depan, Indonesia sudah terkurung oleh pangkalan-pangkalan militer AS. Apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk menyadari dan memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi?

Menurut pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie, dengan kondisi seperti ini, jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi elite kita untuk segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik di kawasan.

Connie menilai, pergeseran kekuatan militer AS ke Asia Pasifik bukanlah hal sederhana. Bisa jadi, pada 8 tahun ke depan, “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan akan beralih ke kawasan ini.

Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapinya. Berikut petikannya:

Bagaimana anda melihat dinamika perkembangan militer AS saat ini?

Kebanyakan dari kita, atau bangsa AS sendiri, tidak ingin mengakui, bahwa, AS telah mendominasi dunia melalui kekuasaan militernya. Dengan alasan kerahasiaan negara, warga AS sendiri sering tidak menyadari bahwa pendudukan pasukan-pasukan AS sesungguhnya telah mengepung planet bumi ini. Kecuali kawasan Antartika.

Mudah dan banyak cara dalam melacak jejaknya, seperti dengan menghitung seberapa banyak jumlah koloni milter yang ada di berbagai belahan dunia.

Pada Abad-20 ini, yang dimaksud dengan koloni bisa terjelma dalam berbagai gaya, salah satunya melalui pangkalan militer yang berada di negara lain. Dengan cara ini, kita bisa ikuti koloni yang terbentuk dan menyebar ke seantero dunia dan melahirkan “kekaisaran militer” AS.

Pada perspektif dinamika politik global, kita bisa menyimak bagaimana kekaisaran militer AS semakin tumbuh menuju wujudnya tahun 2020 nanti. Saat ini tengah berproses, sejak Presiden Goerge Walker Bush menetapkannya pada 14 Januari 2004 lalu.

Bisa digambarkan seperti apa ‘Kekaisaran Militer AS’ itu?

Salah satu cara memahaminya, dengan memahami jumlah dan ukuran dari aspirasi “kekaisaran militer”  AS tersebut. Lebih dari setengah juta tentara formal plus mata-mata yang terselimuti melalui jejaring lembaga donor, teknisi, guru, serta badan usaha sudah tersebar membentuk koloni di negara-negara lain.

Air Craft Carrier USS Nimitz

Bukan hanya di darat, juga mendominasi lautan hingga samudera. Mereka membangun kekuatan Angkatan Laut yang hebat dengan mencantumkan nama-nama pahlawan mereka pada kapal induknya, seperti: Kitty Hawk, Constellation, Enterprise, John F. Kennedy, Nimitz, Dwight D. Eisenhower, Carl Vinson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, George Washington, John C. Stennis, Harry S. Truman, dan Ronald Reagan.

Selain itu, begitu banyak pangkalan rahasia dibangun dan difungsikan hanya sekedar untuk memonitor apa yang dikerjakan masyarakat dunia.

Mereka mampu memonitor apa yang isi percakapan,  surat menyurat baik lewat fax atau pun email antara satu sama lainnya, termasuk atas warga negara AS sendiri.

Di Okinawa, pulau paling selatan Jepang yang telah menjadi koloni militer AS selama 58 tahun,  terdapat 10 pangkalan korps marinir, termasuk korps marinir Futenma dan stasiun udara yang menduduki 1,186 Ha di pusat kota.

Selain itu, di Inggris terdapat senilai US$5 miliar instalasi miliiter dan mata-mata AS yang disamarkan sebagai pangkalan Royal Air Force.

Sebenarnya berapa jumlah pangkalan militer AS di luar negaranya?

Diyakini jumlah pangkalan militer AS di luar negaranya jumlahnya telah mencapai lebih dari 1,000 pangkalan di negara berbeda. Bahkan, Pentagon sekalipun mungkin tidak tahu secara pasti jumlah setiap penghuninya.

Data resmi dari Departement of Defence (DoD) pada laporan struktur tahun fiskal 2003 menyebut, Pentagon memiliki 702 pangkalan di luar negeri di 130 negara. Jumlah itu, belum termasuk 6.000 pangkalan di wilayah AS sendiri.

Pada pangkalannya di luar negeri, jumlah tentara AS yang tak berseragam mencapai 253,288 personel. Mereka  juga mempekerjakan 44,446 orang lainnya sebagai staff tambahan lokal yang disewa.

Pentagon mengklaim, pangkalannya mencakup 44,870 barracks, hangars, rumah sakit, dan bangunan lain yang dibeli atau disewa sebanyak lebih dari 4,844 bangunan.

Lantas bagaimana?

Gambaran itu membawa kita pada kesadaran bahwa sebenarnya hanya sedikit sekali ruang yang ditinggalkan di planet bumi ini yang tidak terisi oleh kekuatan militer AS. Dan ruang kosong itu, adalah kawasan kita, wilayah Indonesia terus menuju arah bawah melalui Samudera Hindia ke arah Antartika.

Bagaimana anda melihat kaitan kondisi ini dengan reformasi TNI?

Sejak reformasi 1998, pembangunan profesionalisme TNI masih menemui banyak hambatan. Tekad kuat TNI untuk menjadi militer profesional yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tidak serta-merta bisa diwujudkan.

Memprofesionalkan militer, bagaimana pun juga menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yakni sipil dan militer itu sendiri. Militer perlu dukungan sipil atas persoalan alokasi “anggaran” dalam rangka mengatasi berbagai ancaman yang timbul.

Yang perlu kita ingat, kabinet pemerintahan bisa saja silih berganti, tetapi road map pertahanan jangka panjang adalah sesuatu yang harus diisi dengan komitmen tinggi seluruh elemen bangsa untuk memenuhinya.

Apakah penyebab hambatan pembangunan profesionalisme TNI?

Bila kita realistis dan berpikir kritis, sampai hari ini, ketidaksepakatan di kalangan pemimpin sipil mengenai beberapa konsep kebijakan pertahanan keamanan negara menjadi penyebab inkonsistensi dan terhambatnya muncul regulasi yang diperlukan.

Persoalan bertambah kompleks, ketika munculnya wacana bahwa demokrasi dan militer adalah 2 hal yang tak dapat disatukan.

Disadari atau tidak, jika virus berpikir bahwa demokrasi dan militer adalah 2 hal yang tak dapat disatukan, dan sengaja disebarkan secara sistematis. Akhirnya akan membuat sipil semakin tidak memahami fungsi militer untuk kepentingan eksistensi negara.

Seolah-olah, militer tidak dibutuhkan lagi dalam negara berdemokrasi. Padahal, pembangunan demokrasi sebuah negara sangat butuh “pengawal”. Peran militer dalam menjaga demokratisasi di sebuah negara yang berdaulat, sangat penting.

Pandangan anda soal pertentangan militer dan demokrasi itu?

Militer dan demokrasi bukanlah sesuatu yang bertentangan. Lihat saja AS. Sebagai negara yang mengklaim paling berdemokrasi di muka bumi, faktanya memiliki militer yang paling kuat di dunia.

Bukan hanya di dalam negeri, tapi tumbuh berkembang, bak kecambah di musim hujan menjadi koloni-koloni di berbagai belahan bumi. Militer hadir sebagai komponen inti untuk menjaga kedaulatan negara.

Tak terbayangkan apa yang akan terjadi di masa datang jika Indonesia tidak segera memperkuat TNI untuk menghadapi “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan.

Ingat, Indonesia adalah jantung maritim Asia dan bisa menghindar dari dampak langsung dan tidak langsung serta harus dihadapi.

Mengapa militer AS bisa begitu mendominasi dunia?

Karena instalasi pangkalan militernya di luar negeri membawa keuntungan tak terkirakan untuk kemajuan industri usaha dan ekonomi sipil mereka. Mulai dari desain pembuatan senjata untuk angkatan bersenjata, pakaian untuk tentara berseragam dan pasukan tidak berseragam yang tercatat ada 253,288 personil berikut keluarganya yang belum termasuk didalamnya, stok makanan dan bisnis fasilitas liburan bagi tentara.

WAR IS PROFIT

Hampir sebagian besar sektor ekonomi AS sebenarnya mengandalkan militer untuk target penjualannya.

Satu contoh kecil, misalnya terhadap pangkalan militer AS di Irak. Untuk pangkalan itu, DoD harus memesan extra ration of cruise missiles dan depleted-uranium armor-piercing tank shells.

Selain itu, DoD juga mengakuisisi sebanyak 273,000 botol sunblock yang dianggap sama pentingnya seperti rudal bagi para tentaranya disana.

Belum lagi DoD harus menyediakan biaya binatu, dapur, surat menyurat dan pengiriman barang, serta cleaning services yang telah dikontrak militer dari perusahaan swasta, juga menjadi bagian dari kegiatan membangun dan mengembangkan sektor ekonomi AS.

Diketahui, sepertiga dari dana US$ 30 miliar tambahan yang dianggarkan untuk perang Irak, habis untuk service layananan bagi kenyamanan tentara AS.

Dengan begitu, keberadaan mereka di front-front perang tampak sama seperti kehidupan di rumah ala Hollywood. Selain itu pengamanan juga dilakukan melalui sub-kontrak pada private military companies seperti Brown & Root, DynCorp, dan the Vinnell Corporation.

Artinya, AS memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi prajurit militernya?

The Washington Post pernah mengkritisi kondisi yang terjadi di Fallujah, bagian barat Baghdad. Bagaimana pelayan-pelayan berkemeja putih bercelana hitam dan berdasi kupu-kupu bertugas setiap malamnya melayani makan malam untuk petugas dari 82nd Airborne Division.

Beberapa dari pangkalan ini, karena sangat luasnya, membutuhkan 9 trayek bus internal untuk tentara dan kontraktor sipil di dalam area berkawat tersebut.

Pangkalan Anaconda, kantor pusat divisi brigade ke-3 dan infanteri ke-4 yang bertugas menjadi ‘polisi’ sepanjang 1.500 mil persegi di wilayah Irak, ke Utara Bagdad, hingga Samarra, menempati area besar seluas 25 kilometer persegi dan penyediaan perumahan untuk sebanyak 20.000 pasukan.

Untuk keperluan spritual, misionaris bagi militer AS, mereka dilayani perusahaan penerbangan sendiri. Tentara AS juga dilayani perusahaan penerbangan dengan armada untuk penerbangan jarak jauh sehingga mampu menyambungkan langsung post dari Greenland hingga Australia.

Bagaimana dengan kita?

Wah, anda bisa bayangkan sendiri. Betapa jauhnya dengan cara kita memperlakukan personil militer. Untuk melaksanakan tugas negara  pun kadang harus berutang hanya sekadar untuk membeli obat nyamuk di warung setempat.

Atau harus terdampar di pulau terluar menjaga perbatasan dengan segala fasilitas yang sangat terbatas dan minim.

Asia Pasifik jadi target ekspansi AS selanjutnya, bagaimana anda melihatnya?

Perkembangan terkini kekaisaran militer AS, bisa disimak  dari pernyataan Menteri Pertahanan, Panetta yang menyatakan bahwa 60 persen kekuatan militer AS akan pindah ke kawasan Asia Pasifik mulai 2012 hingga 2020.

Reposisi pangkalan tersebut ada dibawah kendali dan tanggung jawab Andy Hoehn, Wakil Menhan AS untuk bidang strategi.

Hoen dan dan rekan-rekannya mengatur tahapan implementasi akan apa yang disebut Goerge Bush dulu sebagai strategi perang pencegahan terhadap “persatuan negara-negara merah dan orang-orang jahat”.

Negara-negara “persatuan orang-orang jahat” ini oleh AS telah diidentifikasikan sebagai “busur ketidakstabilan” yang tersebar dari mulai daerah Andes di Colombia terus ke arah Afrika Utara dan kemudian menyapu negeri negeri seberang Timur Tengah, hingga termasuk Filipina dan Indonesia.

Jadi, perang terhadap terorisme adalah sebagian kecil dari alasan untuk semua strategisasi militer AS di belahan dunia. Yang sebenarnya adalah untuk membangun cincin baru dari Pangkalan militer sepanjang khatulistiwa guna memperluas kekaisaran militer AS dalam mendominasi dunia.

Kebijakan pertahanan yang seperti apa, bagi Indonesia menyikapi kondisi ini?

Arah kebijakan pertahanan negara Indonesia saat ini telah berubah dari threat based planing ke capabilities based planning. Itu sudah ditetapkan. Soalnya kemudian, apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi dalam waktu dekat, sebagai dampak tersebarnya 60 persen kekuatan militer AS ke kawasan ini.

Persis sama seperti saat Irak akan digempur melalui persiapan Operation of Enduring Freedom, dimana saat ini Indonesia sama juga “sudah terkurung” seperti Irak, oleh  pangkalan-pangkalan AS sejak titik di Diego Garcia, Christmas Island, Cocos Island, Darwin, Guam, Philippina, terus berputar hingga ke Malaysia, Singapore, Vietnam hingga kepulauan Andaman dan Nicobar beserta sejumlah tempat lainnya.

Dengan kondisi ini, jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi elite Indonesia untuk segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik di kawasan.

Indonesia juga harus memperkuat TNI sebagai aktor pertahanan yang tugas utamanya adalah untuk melindungi segenap wilayah kedaulatan termasuk kekayaan dan kesejahteraan penduduknya.

Apa yang paling mendesak untuk dilakukan?

Persoalan yang paling mendesak dan menjadi kewajiban sipil adalah perumusan dan penyusunan landasan serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dalam konteks tugasnya sebagai garda terdepan bangsa untuk menjalankan misi pertahanannya.

Kondisi hari ini, TNI terbentuk menjadi tentara yang ditekankan hanya pada kemampuan stabilisasi dan rekonstruksi, tetapi tidak sebagai tentara profesional yang memiliki kemampuan outward looking defences seperti bagaimana seharusnya.

Keberhasilan pembangunan landasan hukum ini, sebenarnya sangat terkait dengan visi politik dan visi transformasi militer untuk membangun kekuatan berdasarkan threat dan capabilities yang seharusnya dimiliki oleh kalangan sipil penentu kebijakan pertahanan.

Konstalasi politik keamanan kawasan telah berubah signifikan dan ancaman telah muncul mengikuti trend geopolitik yang berjalan. Kebijakan luar negeri Indonesia harus di re-shaping dalam cita-cita kita membangun keseimbangan regional yang merupakan tugas terbesar kita.

Semakin cepat terjawab, semakin baik.  Sehingga kita tahu TNI seperti apa yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasinya.

Pendapat anda, apa yang paling penting dalam membangun profesionalitas TNI?

Hal yang terpenting bukan semata persoalan mana Alutsista yang perlu diganti dan mana yang masih layak pakai. Lebih dari itu, dalam membangun TNI yang profesional dan berwibawa di mata internasional, diperlukan sebuah grand strategy and design atas postur TNI. Postur TNI yang ideal untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang segera akan terbentang di kawasan ini dalam 8 tahun mendatang.

Meski dengan kemampuan Indonesia saat ini, komposisi ideal sulit diwujudkan dalam kenyataan. Namun tanpa standar ideal, kita tidak akan pernah tahu kemana tujuan negara ini 100 atau 200 tahun yang akan datang. Bagaimana TNI yang kita cintai harus dibangun untuk itu.

Bagaimanapun juga, standar ideal sangat dibutuhkan sebagai panduan dalam mencapai cita-cita pembangunan akan postur TNI yang kuat, berwibawa, mumpuni dan profesional dalam menghadapi ancaman-ancaman atas kedaulatan kita sebagai bangsa yang kaya dan besar.

*

Persiapan Pengamanan Ibukota Negara : Antisipasi Ancaman Dari Luar, TNI Membuat Lima Rencana Agar Ibukota Jakarta Dapat Bertahan dari Serbuan Asing!

Pihak Indonesia tak hanya berpangku tangan dengan “manuver” negara-negara imperialis tersebut. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin beberapa waktu lalu bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membicarakan keamanan ibukota di Balaikota, Jakarta, Rabu (21/8/2013) siang, (ahok.org)

Mereka menyampaikan rencana TNI tentang strategi pertahanan yang tepat untuk Jakarta.

Dalam pandangan TNI, sistem pertahanan nasional bukan hanya di daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah hutan tetapi daerah pada penduduk seperti DKI Jakarta juga harus dijaga ketat. Alasannya, Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional.

TNI AD telah melakukan kerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata ruang wilayah pertahanan di Jakarta. Selain itu, TNI AD juga akan menempatkan alat pertahanan di kota-kota besar sesuai dengan demografis wilayahnya.

Berikut 5 rencana TNI untuk menjadikan Jakarta aman dari sisi pertahanan:

1. Penangkis serangan udara di gedung tinggi

TNI AD berencana memasang sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) atau senjata penangkis serangan udara di atas gedung-gedung tinggi di Jakarta.

“Pada gedung tinggi bisa digunakan. Gedung yang ditentukan tempatnya bisa buat rata, sehingga bisa ditempatkan senjata penangkis udara,” ujar KSAD Jenderal Budiman di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (01/11/13).

2. Gedung tinggi zona pendaratan helikopter

TNI berharap di gedung-gedung tertentu di Jakarta dapat juga digunakan sebagai zona pendaratan helikopter logistik yang membawa alat berat seperti radar dan sebagainya.

“Sehingga gedung tinggi ini harus dibuat kokoh, bisa dilandasi helikopter radar dan penembakan penangkis serangan udara,” kata KSAD Jenderal Budiman.

Menurut dia, perang masa depan tidak seperti dulu, di hutan atau ditentukan di suatu daerah. Oleh sebab itu, Jakarta sebagai pusat pemerintahan perlu dijaga.

3. Pangkalan tank di bawah Monas

TNI berencana membangun pangkalan tank di bawah Monas. Diperkirakan luas pangkalan militer plus parkir bawah tanah dan pusat souvenir di bawah Monas sekitar 160 hektar. Namun detail bangunan seperti apa belum bisa disampaikan.

“Pembangunan dimulai 2014 nanti. Di bawah monas nanti ada underpass strategi pertahanan saat kondisi darurat, yang saling berhubungan,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Kemhan) Sjafrie Sjamsoeddin menemui Jokowi. Keduanya membicarakan singkronisasi antara strategi penataan ibu kota dengan strategi pertahanan negara.

Apalagi, September dan Oktober 2013 lalu, militer Indonesia bakal menerima ratusan tank berat. Tank itu bakal masuk Jakarta, lalu disebarkan di satuan operasional. Selain itu, militer juga bakal menerima roket jarak jauh untuk mengamankan ibu kota, serta sejumlah pesawat tempur dan puluhan tank amfibi.

4. Kemayoran untuk pendaratan pesawat tempur

Gubernur Jokowi akan menindaklanjuti koordinasi dengan Kementerian Pertahanan sehubungan penyediaan ruang bagi masuknya peralatan militer.

Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah jalan di kawasan Kemayoran bisa dimanfaatkan untuk pendaratan pesawat tempur dengan sedikit mengubah tata ruangnya.

“Di Kemayoran bisa untuk pendaratan pesawat. Karena ada fly over nya itu nanti dipindah menjadi underpass sehingga nanti untuk pendaratan bisa dipakai darurat,” kata Jokowi.

5. Marunda untuk jalur peralatan tempur TNI AL

Kawasan Marunda juga dibidik untuk membantu pertahanan melalui laut.

Menurut Jokowi, ada lahan seluas 200 hektar di kawasan Marunda yang bisa digunakan untuk peluncuran amfibi.

“Di Marunda itu luasnya lebih dari 200 hektar, sebagian wilayah pantainya itu juga nanti bisa digunakan untuk meluncurnya amfibi ke laut,” ujar Jokowi.

Sambil berfikir, ia juga menambahkan dengan dukungan, “Memang, hal-hal tersebut harusnya sudah kita rancang,” kata Jokowi. (berbagai sumber)

Read More